PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM RANGKA
PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL
Nomor: --------------------
Pada hari ini, hari ---------------------------------------------------------------------------
- Berhadapan dengan saya, MUJAHIDIN HASAN, Sarjana Hukum, Notaris di CIREBON, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut dan telah dikenal oleh saya, Notaris:------------------
I.1.
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
II.1.
2.
- Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari Tuan SULAIMAN, Presiden Direktur dari P.T. BANK XYZ yang akan disebut, bertempat tinggal di Jakarta dan Tuan PAUL ISKANDAR, Direktur dari PT. BANK XYZ yang akan disebut, bertempat tinggal di Jakarta, berdasarkan Akta Kuasa tanggal tujuhbelas Juni seribu sembilanratus sembilanpuluh enam (17-6-1996) Nomor,----------------------------
yang dibuat dihadapan saya, Notaris, selaku demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. BANK XYZ, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya beserta perubahan-perubahannya telah dimuat dalam:
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal limabelas Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan (15-8-1989) nomor 65, Tambahan nomor 1589;--------------------------------------------------
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal duabelas Desember seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (12-12-1989) nomor 99, Tambahan nomor 3506;-----------------------------------------------
- bertalian dengan akta-akta yang dibuat dihadapan GDE KERTAYASA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yaitu:----------------------------------------------------------------------------------------
tertanggal tigapuluh Desember seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan (30-12-1989) nomor 170;
tertanggal duapuluh delapan Nopember seribu sembilanratus sembilan puluh (28-11-1990) nomor 233, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya tanggal tiga Mei seribu sembilanratus sembilan puluh satu (3-5-1991) nomor C2-1539.HT.01.04.Th.91, dan terakhir dirubah dengan akta tanggal duapuluh enam Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh empat (26-7-1994) Nomor 107, yang dibuat dihadapan ACHMAD BAJUMI, Sarjana Hukum, pada waktu itu sebagai pengganti dari IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum, Notaris, di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusanya tanggal limabelas Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluh empat (15-8-1994) Nomor C2-12.361 .HT.01.04.TH'94;-------------------------------------------------------------------
- selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.------------------------------------------------
Para penghadap bertindak masing-masing dalam kedudukan mereka diatas, menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini:
Bahwa guna memenuhi ketentuan perbankan yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUK) oleh Bank Umum sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/1/UKK tanggal 29 Mei 1993 dan perubahan serta pembaharuannya yang ditetapkan/diberlakukan dari waktu ke waktu, serta dalam rangka ekspansi usaha dari PIHAK PERTAMA dalam menyalurkan fasilitas pembiayaan kepada para konsumennya, maka atas permintaan PIHAK PERTAMA tersusun suatu konsep kerja sama dalam rangka penyaluran Kredit Usahan Kecil (KUK) melalui Lembaga Pembiayaan, antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA;
- Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas telah saling setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal dibawah ini:---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- Pasal 1 ------------------------------------------------
-------------------------------------------- DEFINISI --------------------------------------------
Dalam Perjanjian ini, kecuali konteksnya mensyaratkan lain, maka istilah-istilah sebagaimana diuraikan dibawah ini akan mempunyai arti atau diinterpretasikan sebagai berikut:-------------------------------
A. Anjak Piutang berarti pengambil-alihan tagihan PIHAK PERTAMA kepada Nasabah yang berupa Pinjaman Kredit Usaha Kecil (KUK) oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan SEBI 26;--------------------------------------------------------------------------------------
B. Dokumen Transaksi berarti Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan Fasilitas KUK baik yang telah ada maupun yang ada di kemudian hari termasuk perubahan. penambahan, pembaharuannya serta perpanjangannya;---------------------------------------------------------------- '
C. Faktor Bunga Piutang berarti suatu faktor bunga atas transaksi Anjak Piutang yang dilakukan oleh pihak KEDUA atas pinjaman Kredit Usaha Kecil (KUK) PIHAK PERTAMA dengan suatu tingkat bunga yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan syarat dan ketentuan Perjanjian ini;-
D. Fasilitas KUK berarti fasilitas kerjasama dengan cara anjak piutang yang dilakukan PIHAK KEDUA dalam bentuk Pinjaman Kredit Usaha Kecil (KUK) yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada Nasabah berdasarkan syarat dan ketentuan yang termaktub didalam Perjanjian ini;-----------
E. Hari Kerja berarti hari di mana bank-bank di Jakarta dibuka untuk menjalan-kan kegiatan usahanya dan melaksanakan transaksi kliring;--------------------------------------------------------
F. Hutang berarti seluruh jumlah Fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) yang terhutang kepada PIHAK KEDUA atau sisanya yang belum lunas berikut dengan bunga, bunga denda, biaya dan ongkos-ongkos berdasarkan Per-janjian ini dan Dokumen Transaksi;----------------------------------
G. Jangka Waktu Fasilitas Kredit Usaha Kecil berarti jangka waktu 12 (duabelas) bulan yang dimulai sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang secara otonomis setiap tahun, sehingga total jangka waktu fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) ini adalah 4 (empat) tahun;---------------
H. Komitmen berarti kesanggupan PIHAK KEDUA untuk menyalur kan Fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) melalui PIHAK PERTAMA menurut ketentuan dari Perjanjian ini;------------------
I. Kredit Usaha Kecil (KUK) berarti Kredit Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan SEBI 26;
J. Nasabah berarti nasabah debitur dari PIHAK PERTAMA baik secara perorangan maupun berbentuk badan hukum atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yang telah atau akan mendapatkan suatu fasilitas pembiayaan dari PIHAK PERTAMA yang memenuhi kriteria yang disyaratkan untuk dikategorikan sebagai Kredit Usaha Kecil (KUK) sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku;
K. Pemberitahuan Penarikan berarti pemberitahuan sebagaijnana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini;
L. Perjanjian Anjak Piutang berarti perjanjian anjak piutang yang isinya mengenai pengalihan pinjaman Kredit Usaha Kecil (KUK)/piutang dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK);-------------------------------------------------------------------
M. Penarikan Fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) berarti penarikan sebagian atau keseluruhan Fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA;---------------
N. Peristiwa Gidera Janji berarti peristiwa-peristiwa sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 Perjanjian ini;
O. Perjanjian Kredit berarti perjanjian (perjanjian) kredit atau perjanjian (perjanjian) fasilitas pembiayaan atau dokumen serupa yang isinya mengenai pemberian fasilitas keuangan oleh PIHAK PERTAMA kepada Nasabah dan telah diterimanya fasilitas tersebut oleh Nasabah yang memenuhi kriteria Kredit Usaha Kecil (KUK) berdasarkan SEBI 26;-----------------------------------------------------------------
P. Pinjaman Kredit Usaha Kecil (KUK) berarti pinjaman (pinjaman) atau fasilitas (fasilitas) pembiayaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada Nasabah yang memenuhi kriteria Kredit Usaha Kecil (KUK) berdasarkan SEBI 26;-----------------------------------------------------------------
Q. Piutang berarti piutang PIHAK PERTAMA kepada Nasabah berupa Pinjaman Kredit Usaha Kecil (KUK) yang dialihkan secara Anjak Piutang kepada PIHAK KEDUA berdasarkan syarat dan ketentuan Perjanjian ini, termasuk seluruh hak-hak yang melekat atas piutang tersebut dan jaminan jaminan yang dibuat atasnya tanpa terkecuali;------------------------------------------------------------------------------
R. Rekening Penampungan berarti rekening yang akan dibuka PIHAK PERTAMA pada BANK dan untuk menampung dana pembelian piutang secara anjak piutang dari PIHAK KEDUA;---
S. SEBI 26, berarti Surat Edaran Bank Indonesia No.26/1/UKK tanggal 29 Mei 1993 dan perubahan serta pembaharuannya yang ditetapkan/diberlakukan dari waktu kewaktu, yang mengatur tentang Kredit Usaha Kecil;-----------------------------------------------------------------------------------
T. Tanggal Pembayaran Bunga Piutang berarti tanggal yang jatuhnya pada Hari Kerja sesuai dengan jadwal pembayaran kembali piutang dan pembayaran Faktor Bunga piutang yang senantiasa dipelihara oleh PIHAK KEDUA;-------------------------------------------------------------------------------
U. Tanggal Penggunaan Fasilitas berarti tanggal yang merupakan Hari Kerja yang diusulkan dan diajukan oleh PIHAK PERTAMA untuk melakukan penarikan sebagaimana ternyata dalam Pemberitahuan Penarikan berda-sarkan ketentuan pasal 4a(iv) Perjanjian ini;-------------------------------------------
V. Wakil PIHAK KEDUA berarti PIHAK PERTAMA yang bertindak selaku wakil dari PIHAK KEDUA yang bertindak untuk mengelola, menatausahakan dan mengadministrasikan Pinjaman Kredit Usaha Kecil (KUK) atau Piutang dan jaminan atas Pinjaman Kredit Usaha Kecil (KUK) untuk kepentingan PIHAK KEDUA berdasarkan syarat dan ketentuan Perjanjian ini;--------------------------------------
---------------------------------------------- Pasal 2 -----------------------------------------------
--------------------------------------- FASILITAS KUK ----------------------------------------
1. PIHAK KEDUA telah sepakat dan setuju untuk memberikan Kredit Usaha Kecil (KUK) melalui PIHAK PERTAMA untuk suatu jumlah maksimum keseluruhan dan tidak melebihi Rp-
waktu kewaktu selama jangka waktu Perjanjian ini dengan cara penarikan berulang-ulang (revolving basis).
Sehubungan dengan fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK), PIHAK KEDUA dengan diadministrasikan oleh PIHAK PERTAMA melakukan anjak piutang atas pinjaman Kredit Usaha Kecil (KUK) berdasarkan Perjanjian Anjak Piutang yang akan dibuat dari waktu ke waktu selama jangka waktu fasilitas KUK.
Jumlah keseluruhan Pinjaman Kredit Usaha Kecil (KUK) yang dapat ditransaksikan secara anjak piutang berdasarkan Perjanjian ini adalah dari waktu ke waktu tidak melebihi jumlah maksimum fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) sebagaimana diuraikan dalam paragraf di atas dan dengan mengingat ketentuan dalam pasal 3 (i) Perjanjian ini;--------------------------------------------------------------------------
2. Jika karena suatu peraturan yang berlaku atau karena larangan atau kebijaksanaan dari suatu badan pemerintah yang berwenang, PIHAK KEDUA dilarang atau tidak diperkenankan memenuhi Komitmennya, maka dengan pemberitahuan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, Komitmen PIHAK KEDUA menjadi berakhir dan PIHAK PERTAMA hams segera mengambil-alih seluruh Fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) yang terhutang kepada PIHAK KEDUA oleh Nasabah, berdasarkan permintaan pertama yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA tersebut.------------------------------------------------------------------
3. Apabila karena suatu sebab, setelah penandatanganan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA tidak dapat memenuhi ketentuan persyaratan sebagai-mana dimaksud dalam pasal 3 Perjanjian ini sehingga Fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) tidak dapat diberikan melalui PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA wajib membayar setiap kerugian dan biaya-biaya yang timbul dari akibat tersebut kepada PIHAK KEDUA;
4. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melakukan pemilihan secara selektif atas Pinjaman Kredit Usaha Kecil (KUK) yang akan dialihkan dengan cara anjak piutang kepada PIHAK KEDUA, dengan ketentuan bahwa Pinjaman Kredit Usaha Kecil (KUK) yang dapat dialihkan hanyalah yang tergolong lancar dan mempunyai catatan serta dokumen yang lengkap dan memuaskan PIHAK KEDUA.------------
Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyampaikan nama-nanu dan data-data serta dokumentasi secara lengkap sesuai denga'1 ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA dari setiap Pinjaman Kredit Usaha Kecil (KUK) yang akan dialihkan yang menurut penilaian PIHAK KEDUA sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA dengan memperhatikan ketentuan mengenai Kredit Usaha Kecil (KUK) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau instansi yang berwenang lainnya, dengan ketentuan bahwa PIHAK KEDUA berhak untuk menolak Pinjaman Kredit Usaha Kecil (KUK) yang diajukan apabila tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang berlaku dan ditentukan sendiri oleh PIHAK KEDUA.
5. Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) oleh PIHAK KEDUA hanya dapat dilakukan apabila seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini dipenuhi.---------------------------
6.A. PIHAK KEDUA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA selaku Wakil PIHAK KEDUA untuk:
(i) menatausahakan, mengadministrasikan Pinjaman Kredit Usaha Kecil (KUK) dan jaminan yang diberikan atas pinjaman tersebut;------------------------------------------------------------
(ii) melaksanakan setiap hak PIHAK KEDUA sehubungandengan jaminan atas Pinjaman Kredit Usaha Kecil (KUK); dan-----------------------------------------------------------------------
(iii) segala sesuatu yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan Pinjaman Kredit Usaha Kecil (KUK);----------------------------------------------------------------------------
dengan kewajiban PIHAK PERTAMA untuk segera memberitahukan setiap tindakan yang dilakukannnya sehubungan dengan kuasa tersebut kepada PIHAK KEDUA.------------------
B. PIHAK KEDUA dengan ini menunjuk dan mengangkat PIHAK PERTAMA untuk bertindak selaku Wakil PIHAK KEDUA yang akan:----------------------------------------------------------
(i) menatausahakan dan mengadministrasikan Pinjaman Kredit Usaha Kecil (KUK) dengan Nasabah;
(ii) menatausahakan dan mengadministrasikan seluruh jaminan yang diberikan sehubungan dengan Pinjaman Kredit Usaha Kecil (KUK) tanpa terkecuali.-------------------------------------
PIHAK PERTAMA menyatakan menerima sepenuhnya pengangkatan dan penunjukan selaku Wakil PIHAK KEDUA tersebut, khusus dalam berhubungan dengan para Nasabah dan pengelolaan segala sesuatunya sehubungan dengan transaksi sehari-hari yang berkaitan dengan Pinjaman Kredit Usaha Kecil (KUK) tanpa adanya suatu kewajiban apapun dari PIHAK KEDUA untuk memberikan imbalan kepada Wakil PIHAK KEDUA atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal ini.
Pengangkatan sebagai Wakil PIHAK KEDUA berdasarkan pasal ini hanya akan berakhir sepanjang seluruh kewajiban PIHAK PERTAMA dan/atau Nasabah kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini dan Dokumen Transaksi telah terpenuhi dan diterima dengan baik oleh PIHAK KEDUA.
C. Penunjukan Wakil PIHAK KEDUA berdasarkan pasal ini dapat diakhiri oleh PIHAK KEDUA sewaktu waktu apabila dianggap perlu atas dasar pertimbangan sendiri termasuk apabila Wakil PIHAK KEDUA telah baik sengaja maupun tidak sengaja telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam pasal ini.--------------------------------------------------------------------------------
Dalam hal terjadi pengakhiran tersebut PIHAK KEDUA atau pihak ketiga lainnya yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA akan mengambil tugas dan tanggung jawab Wakil PIHAK KEDUA dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.-------------------------------------------------------------------
D. Apabila dianggap perlu oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak untuk menugaskan siapapun sebagai wakilnya untuk melakukan penga-wasan atas pengadministrasian dan pengelolaan termasuk untuk menjadi petugas yang berwenang untuk mengelola barang barang jaminan atas Pinjaman Kredit Usaha Kecil (KUK) yang diadministrasikan dan dikelola oleh Wakil PIHAK KEDUA untuk kepentingan PIHAK KEDUA.
E. PIHAK KEDUA baik secara periodik maupun sewaktu-waktu berhak untuk melakukan inspeksi atau pemeriksaan atas catatan, buku dan keadaan sebenarnya atas status suatu Piutang yang dikelola oleh Wakil PIHAK KEDUA, atas pemeriksaan atau inspeksi tersebut Wakil PIHAK KEDUA wajib untuk memenuhi semua permintaan data, informasi, keterangan yang diajukan oleh BANK atau wakilnya tersebut.
F. Dalam hal dianggap perlu oleh PIHAK KEDUA dalam rangka menyela-matkan atau melindungi kepentingan PIHAK KEDUA sehubungan dengan jaminan atas Pinjaman Kredit Usaha Kecil (KUK) maka PIHAK KEDUA berhak dan berwenang untuk mengambil-alih tugas dan fungsi Wakil PIHAK KEDUA dalam mengadministrasikan dan mengelola jaminan atas Pinjaman Kredit Usaha Kecil (KUK) dengan memberikan suatu pemberi-tahuan tertulis 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya kepada Wakil PIHAK KEDUA mengenai pengalihan tersebut.--------------------------------------------------------------------
Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA tersebut Wakil PIHAK KEDUA wajib tanpa ditunda untuk segera memenuhinya dan melaksanakan permintaan tersebut dengan sebaik-baiknya.-------
----------------------------------------------- Pasal 3 ----------------------------------------------
----------------------------------------- PRASYARAT ------------------------------------------
Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Perjanjian ini PIHAK PERTAMA baru berhak mengajukan Pemberitahuan Penarikan dan PIHAK KEDUA baru berkewajiban untuk memberikan Fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) apabila PIHAK PERTAMA telah memenuhi ketentuan prasyarat, sebagai berikut:
a. Dokumen Transaksi telah ditandatangani dan mengikat para pihak secara sah menurut hukum; ..
b. PIHAK PERTAMA telah membuka rekening penampungan pada PIHAK KEDUA; ..
c. Pinjaman Kredit Usaha Kecil (KUK) berdasarkan Perjanjian ini sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria sebagaimana diuraikan dibawah ini, suatu kriteria mana yang dapat disesuaikan sewaktu waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu oleh PIHAK KEDUA yaitu:-------------------------
i. kredit atau pembiayaan pernasabah tersebut tidak boleh melebihi Rp-----------
ii. penggunaan kredit atau pembiayaan tersebut adalah untuk keperluan Nasabah dalam melakukan pembelian: kendaraan mobil baik baru maupun bekas, kendaraan sepeda motor baru, dengan jangka waktu fasilitas pinjaman yang jatuh temponya tidak melebihi tanggal jatuh tempo perjanjian ini, khusus untuk mobil bekas jangka waktu pinjaman Kredit Usaha Kecil (KUK) ditafnbah dengan usia kendaraan yang bersangkutan pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kredil tidak boleh melebihi 9 (sembilan) tahun;
iii. realisasi pemberian fasilitas KUK akan dilakukan dengan membiayai 100 % (seratus persen) dari kewajiban nasabah yang diajukan untuk dijadikan Kredit Usaha Kecil (KUK) dengan uang muka yang telah dibayarkan oleh Nasabah sebesar 15 % dari harga barang yang dibiayai (harga on the road) oleh atau melalui PIHAK PERTAMA, atau berdasarkan persentase lainnya yang dari waktu ke waktu disetujui oleh PIHAK KEDUA;----------------------------------------------------------------
iv. Fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) bersifat revolving basis. dimana nasabah yang telah melunasi kewajibannya dapat digantikan nasabah baru sepanjang masih dalam batas plafond yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA;----------------------------------------------------------- —
v. Account Receivable yang difactoringkan sebelumnya harus dalam keadaan lancar dengan minimal cicilan sudah 1 (satu) kali dan lancar;----------------------------------------------------
vi. Tanggal perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan antara PIHAK PERTAMA dengan Nasabah tidak boleh melebihi 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dilakukannya penarikan pertama fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) berdasarkan Perjanjian ini;-----------------------------------------
d. PIHAK KEDUA telah menerima seluruh turunan atau copy dari Anggaran Dasar PIHAK PERTAMA yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara berikut seluruh perubahan atau penambahannya dan risalah-risalah Rapat Umum Pemegang Saham mengenai perubahan pengurus PIHAK PERTAMA hingga saat Perjanjian ini ditandatangani;----------------------------------------------------------
e. PIHAK KEDUA telah menerima seluruh turunan atau copy dari kelangsungan usaha PIHAK PERTAMA yang disyaratkan oleh peraturan dan perundangan termasuk tidak terbatas pada Ijin Prinsip dan Ijin Operasi sebagai Lembaga Pembiayaan, Ijin-ijin lain, Nomor Pokok Wajib Pajak, Tanda Daftar Perusahaan, Keterangan Domisili dan lainnya;------------------------------------------------------------------
f. PIHAK KEDUA telah menerima dokumen-dokumen lainnya yang secara wajar diminta kepada PIHAK PERTAMA;---------------------------------------------------------------------------
g. Pada saat itu tidak sedang terjadi atau berlangsung suatu kejadian pelang-garan/kelalaian berdasarkan Perjanjian ini;--------------------------------------------------------------------------------------
h. Surat dari PIHAK PERTAMA yang melampirkan keterangan identitas dan contoh tandatangan dari orang-orang yang diberi hak untuk menandata-ngani Dokumen Transaksi;-----------------
i. PIHAK PERTAMA telah menerima Pemberitahuan Penarikan yang penarikan atas fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) dilakukan secara kolektif (batch) dengan jumlah minimal Rp.--------------
--------------------------------------------- Pasal 4 ------------------------------------------------
---------------------------------------- PENARIKAN--------------------------------------------
PIHAK PERTAMA hanya dapat melakukan Anjak Piutang apabila syarat dan ketentuan dibawah ini telah dipenuhi: ..
a. Ketentuan Umum penarikan fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) secara Anjak Piutang:
i. Pemenuhan ketentuan prasyarat:-------------------------------------------------
PIHAK PERTAMA sudah harus memenuhi seluruh ketentuan prasyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Perjanjian ini dan menyerahkan Pemberitahuan Penarikan pada Hari Kerja dan pada masa penarikan kepada PIHAK KEDUA.--------------------------------------------------------
ii. Syarat Pemberitahuan Penarikan:-------------------------------------------------
Pemberitahuan penarikan harus menyebutkan jumlah dan jadwal dari setiap penarikan fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) yang dikehendaki PIHAK PERTAMA dan disertai dengan rincian/daftar dari pinjaman Kredit Usaha Kecil (KUK) dari Nasabah yang bersangkutan beserta bukti-bukti yang dapat diterima PIHAK KEDUA.-------------------------------------------------------
iii. Pengikatan:-----------------------------------------------------------------------
Pemberitahuan penarikan yang diterima PIHAK KEDUA tidak dapat dicabut, ditarik atau dibatalkan sehingga pemberitahuan penarikan yang telah diterima PIHAK KEDUA akan mengikat PIHAK PERTAMA.----------------------------------------------------------------------
iv. Penarikan Fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK):----------------------------------
Setiap penarikan fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) hanya dapat diminta atau dilakukan oleh PIHAK PERTAMA pada tanggal-tanggal sebagai berikut yaitu: 5, 12, 19 dan 26 setiap bulan berjalan selama jangka waktu penarikan fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) dengan mengirimkan pemberitahuan penarikan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sebelun Tanggal Penggunaan Fasilitas.
v. Sanksi:----------------------------------------------------------------------------
PIHAK PERTAMA akan membayar ganti rugi kepada PIHAK KEDUA sebesar suku bunga yang berlaku atas jumlah yang dibatalkan penarikannya untuk selama jangka waktu sejak tanggal pemberitahuan penarikan sampai dengan tanggal penggunaan fasilitas yang diusulkan sebagai akibat dibatalkan, ditarik atau dicabutnya pemberitahuan penarikan oleh PIHAK PERTAMA.-----------
vi. Berakhirnya kewajiban PIHAK KEDUA:---------------------------------------
Setelah berakhirnya jangka waktu fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK), kewajiban PIHAK KEDUA untuk memberikan fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) berakhir.----------------------
b. Ketentuan khusus atas setiap penarikan:----------------------------------------------
1. Harga pembelian secara Anjak Piutang:------------------------------------------
Anjak Piutang atas pinjaman KUK akan dilakukan secara kelompok (batch) dengan harga pembelian Piutang berdasarkan sisa pokok pinjaman Kredit Usaha Kecil (KUK) yang terhutang pada saat dilakukannya Anjak Piutang oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan pasal 3.c.(iii) Perjanjian ini. ;
2. Dokumen yang harus disampaikan:-----------------------------------------------
Pada setiap penarikan fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK), PIHAK PERTAMA harus menyampaikan kepada PIHAK KEDUA dengan mengikuti syarat dan ketentuan Perjanjian dokumen-dokumen sebagai berikut:----------------------------------------------------------------------------
a. Perjanjian Anjak Piutang yang telah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;-------------------------------------------------------------------------------
b. Daftar Nasabah secara kolektif (per-batch) yang akan dibiayai melalui penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUK) berdasarkan Perjanjian ini;------------------------------------------
c. Surat pernyataan dari PIHAK PERTAMA yang isinya antara lain menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA akan bertanggung jawab atas perolehan, penyimpanan dan pemeliharaan atas semua asli Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), faktur asli dan kwitansi blanko dari setiap kendaraan yang dibeli oleh Nasabah bersangkutan yang dibiayai dengan dana fasilitas Kredit Usaha (KlJK) sesuai daftar yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA serta pernyataan mengenai kondisi bahwa kendaraan bersang-kutan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lainnya yang tidak berkaitan dengan transaksi berdasar kan Perjanjian ini, serta telah diasuransikan sesuai dengan ketentuan pasal 11 (i) Perjanjian ini;----------------------------------------------------------
d. Salinan yang sesuai dengan aslinya dan diberi cap atau tulisan "Dijaminkan kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Penyaluran Kredit Usaha Kecil tertanggal hari ini nomor, atas Perjanjian Kredit Usaha Kecil (KUK) yang dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan Nasabah.---------------------------------------------------
e. Surat pernyataan persetujuan dari Nasabah atas pengalihan hutangnya semula kepada PIHAK PERTAMA yang selanjut-nya beralih kepada PIHAK KEDUA;---------
f. Aksep/Promes/Tanda Terima Uang Nasabah (TTUN) yang ditandatangani olehwakil yang sah dari PIHAK PERTAMA. ------------------------------------------------------
3. Tenggang Waktu Penarikan Fasilitas:--------------------------------------------
Tenggang waktu penarikan fasilitas secara kolektif atas fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) dibatasi yaitu hanya dapat dilakukan maksimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan;-----------
4. Jumlah Kelipatan:-----------------------------------------------------------------
Setiap penarikan fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) harus dilakukan minimal sebesar Rp
5. Pembukuan:---------------------------------------------------------------------- '
a. PIHAK KEDUA akan membuat dan memelihara pembukuannya suatu catatan/administrasi atas PIHAK PERTAMA mengenai atau sehubungan dengan penyediaan fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) dalam bentuk Anjak Piutang yang termaktub dalam Perjanjian ini, dalam catatan/administrasi mana akan dicatat anjak piutang yang telah ditransaksikan, pembayaran atas jumlah pokok piutang, faktor bunga piutang atau kewajiban lainnya sehubungan dengan anjak piutang tersebut, serta perhitungan dan pembayaran faktor bunga piutang, bunga denda, biaya, upah dan lain jumlah uang yang wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini.--
b. Catatan/administrasi yang dibuat oleh PIHAK KEDUA tersebut merupakan bukti sah dan mengikat terhadap PIHAK PERTAMA mengenai jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA dan Nasabah serta kewajiban lain PIHAK PERTAMA dan Nasabah kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini (kecuali jika terdapat kesalahan dalam perhitungan) akan mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat di muka Pengadilan yang berwenang serta akan menjadi dasar bagi PIHAK KEDUA dalam menjalankan hak dan wewenangnya berdasarkan Perjanjian ini.----------------------------------------------------------------
6. Penghentian penarikan fasilitas :--------------------------------------------------
PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu dengan pemberitahuan segera berhak untuk menghentikan permohonan penarikan fasilitas KUK yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA apabila:
i. rasio tunggakan Nasabah (termasuk nasabah lainnya PIHAK PERTAMA) diatas 30 (tiga puluh) hari terhadap total tagihan Nasabah (termasuk nasabah lainnya PIHAK PERTAMA) melebihi 5% (lima persen); dan/ atau------------------------------------------------------------
ii. asli Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB yang belum diterima dari dealer lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender mencapai suatu jumlah prosentase melebihi 7% (tujuh persen) dari total jumlah Nasabah (termasuk Nasabah lainnya PIHAK PERTAMA) --------
iii. laporan yang wajib dan seharusnya disampaikan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan Perjanjian ini tidak diterima dengan teratur oleh BANK sebagaimana mestinya.
7. Dalam hal PIHAK KEDUA bermaksud untuk mengalihkan Piutang yang dimilikinya sehubungan dengan fasilitas Kredit Usaha Kredit (KUK), maka PIHAK PERTAMA memiliki hak untuk membeli terlebih dahulu Piutang yang akan dialihkan tersebut, dengan diberikannya hak tersebut oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA dengan ini berjanji tanpa dapat dibatalkan atau ditarik kembali dengan cara apapun (kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA) untuk melaksanakan haknya tersebut apabila PIHAK KEDUA bermaksud untuk mengalihkan Piutangnya
---------------------------------------------- Pasal 5 -----------------------------------------------
------------------------------ PEMBAYARAN KEMBALI -----------------------------------
a. Jadwal pembayaran kembali piutang Piutang berdasarkan suatu catatan yang dari waktu ke waktu dipelihara oleh PIHAK KEDUA harus dilunasi oleh Nasabah melalui PIHAK PERTAMA selaku wakil PIHAK KEDUA melalui pembayaran perbulan melalui PIHAK KEDUA dengan menggu-nakan prosedur dan administrasi sesuai dengan jadwal yang senantiasa dipelihara oleh PIHAK KEDUA dan ketentuan perbankan yang bean Perjanjian ini----------------------------------------------------------------
b. Cara pembayaran:----------------------------------------------------------------------
i. Semua bentuk pembayaran kembali yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA harus dilakukan seutuhnya seba-gaimana ditentukan didalam Perjanjian ini dengan tanpa ada poto-ngan dalam bentuk apapun.------------------------------------------------------------
ii. Semua bentuk pembayaran kembali oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan jadwal yang senantiasa dipelihara oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini harus dibayar kepada PIHAK KEDUA pada tanggal jatuh tempo dari masing-masing batch penarikan fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) atau piutang yang jatuh tempo atau dipercepat pelunasannya.----
iii. Apabila suatu tanggal pembayaran sesuai dengan jadual yang senantiasa dipelihara oleh PIHAK KEDUA jatuh pada suatu hari yang bukan Hari Kerja, maka tanggal pembayaran tersebut akan jatuh pada tanggal berikutnya yang merupakan Hari Kerja.------------------------------------------
c. Sumber Pembayaran Kembali:---------------------------------------------------------
i. Sumber pembayaran kembali untuk fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) bersumber dari dana pembayaran kembali yang dibayarkan oleh Nasabah sesuai dengan jadwal pembayaran kembali dalam masing-masing Perjanjian Kredit dan jadwal yang senantiasa dipelihara oleh PIHAK KEDUA, yang akan ditransfer oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan Perjanjian ini.---
ii. Sumber pembayaran yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA sendiri sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 4.b.6 dan pasal 4.b.7 Perjanjian ini.-----------------------------------------
-------------------------------------------------- Pasal 6 -------------------------------------------
---------------- PEMBAYARAN LEBIH AWAL ATAS PINJAMAN KUK --------------
Tanpa mengesampingkan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan Dokumen Transaksi, apabila terjadi suatu Pcrnbayaran lebih awal secara keseluruhan atas Pinjaman Kredit Usaha Kecil (KUK) yang telah dialihkan secara Anjak Piutang berdasarkan Perjanjian ini, maka PIHAK PERT AM A wajib pada hari kerja yang sama untuk memberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis mengenai telah terjadinya pembayaran atau pelunasan lebih awal tersebut, yang isinya antara lain memuat ----------------------------
(i) jumlah baik hutang pokok maupun bunga dari Pinjaman Kredit Usaha Kecil (KUK) yang dibayarkan lebih awal tersebut oleh Nasabah;-----------------------------------------------------------------
(ii) nama Nasabah yang bersangkutan dan suatu keterangan mengenai batch/kelompok mana Nasabah tersebut tergabung;------------------------------------------------------------------------------
(iii) syarat lain yang diminta dan dianggap perlu oleh BANK berdasarkan pertimbangan sendiri.
Pemberitahuan tersebut (apabila ada) harus dilakukan 1 (satu) kali dalam sebulan selama jangka waktu fasilitas Kredit Usaha Kecil KUK.-------------------------------------------------------------
Dana pembayaran piutang secara lebih awal tersebut diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan jadual pembaya-ran kembali piutang secara batch.----------
------------------------------------------ Pasal 7 --------------------------------------------------
--------------------------- FAKTOR BUNGA PIUTANG ------------------------------------
a. Besarnya Faktor Bunga Piutang faktor bunga piutang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA pada setiap tanggal pembayaran Faktor Bunga Piutang yang ditentukan sebesar 19% (sembilanbelas persen) pertahun, sesuai dengan jadual yang senantiasa dipelihara oleh PIHAK KEDUA.
b. Pemberitahuan Suku bunga atas Faktor Bunga Piutang yang berlaku atas piutang akan diberitahukan dengan cara:
i. untuk pertama kali pada 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal penarikan Fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) secara kolektif (batch) yang diusulkan dalam masing-masing pemberitahuan penarikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA-------------------------------------------
ii. untuk penentuan suku bunga selanjutnya akan diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum dimulainya suatu masa bunga.
Suku bunga yang diberitahukan oleh PIHAK KEDUA itu mengikat PIHAK PERTAMA untuk dibayarkan kepada PIHAK KEDUA atas jumlah pembayaran kembali pinjaman KUK yang berupa Piutang.
c. Denda----------------------------------------------------------------------------------
Apabila PIHAK PERTAMA lalai membayarkan jumlah piutang, faktor bunga piutang, provisi, komisi dan biaya-biaya yang lain sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, dan pembayaran mana telah jatuh tempo, maka PIHAK PERTAMA wajib membayar bunga denda sebesar 4 % (empat persen) perbulan atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar, terhitung sejak pembayaran itu jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran tersebut dilunasi seluruhnya.-----------------------------------------------------------
Bunga denda mana harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya dalam 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya pemberitahuan pertama dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.--------
d. Hari Bunga ----------------------------------------------------------------------------
Semua faktor bunga piutang dan bunga denda. dihitung berdasarkan atas jumlah hari yang berlalu yaitu dimulai dari tanggal penarikan fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) tetapi tidak termasuk tanggal pembayaran faktor bunga piutang atau bunga denda yang wajib dibayar dan satu tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.
e. Ketidakwenangan Bank --------------------------------------------------------------
Jika karena suatu peraturan yang berlaku atau karena larangan atau kebijaksanaan Pemerintah, PIHAK KEDUA dilarang atau tidak diperkenan-kan untuk menerima faktor bunga piutang, maka dengan pemberitahuan oleh PIHAK KEDUA tersebut kepada PIHAK PERTAMA maka komitmen PIHAK KEDUA menjadi berakhir dan PIHAK PERTAMA harus segera dan seketika memenuhi ketentuan pasal 4b.6 dan 4.b.7 Perjanjian ini.
f. Pemotongan ---------------------------------------------------------------------------
Setiap pembayaran faktor bunga piutang oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam pasal ini tidak akan dilakukan potongan dalam bentuk apapun.--------------------------------------
g. Kuasa ----------------------------------------------------------------------------------
PIHAK PERTAMA selama jangka waktu Perjanjian ini memberi kuasa mutlak kepada PIHAK KEDUA dan kuasa mana tidak dapat ditarik kembali oleh PIHAK PERTAMA untuk memotong atau mendebetkan dari setiap fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) yang ditarik PIHAK PERTAMA atas seluruh biaya dan imbalan jasa yang harus dibayar PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini.
---------------------------------------- Pasal 8 ----------------------------------------------------
--------------------------- ONGKOS-ONGKOS DAN BIAYA ------------------------------
a. Biaya-biaya ----------------------------------------------------------------------------
PIHAK PERTAMA wajib membayar ganti rugi kepada PIHAK KEDUA atas semua biaya-biaya berkenaan dengan penyiapan, pembuatan Dokumen Transaksi termasuk biaya-biaya Notaris.--
b. Provisi----------------------------------------------------------------------------------
PIHAK PERTAMA setuju membayar kepada PIHAK KEDUA provisi sebesar 0 % (nol persen) pertahun, untuk pertama kali wajib dibayarkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal Perjanjian ini ditandatangani, untuk tahun-tahun selanjut-nya wajib dibayarkan pada tanggal ulang tahun Perjanjian ini dan dihitung berdasarkan plafond fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) berdasarkan syarat dan ketentuan Perjanjian ini
c. Imbalan lainnya -----------------------------------------------------------------------
Imbalan-imbalan lainnya yang wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA sehubungan dengan fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) (jika ada) akan diatur dalam suatu dokumen terpisah yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.-------------------------------------
d. Potongan ------------------------------------------------------------------------------
i. setiap pembayaran sebagaimana diatur di dalam pasal ini tidak akan dilakukan potongan dalam bentuk apapun.----------------------------------------------------------------------------
ii. PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk dapat memotong atau mendebet secara langsung dari setiap jumlah fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) yang ditarik untuk pembayaran biaya dan imbalan jasa (jika ada) sebagaimana dimakud dalam pasal ini.
------------------------------------------- Pasal 9 -------------------------------------------------
----------------- PAJAK-PAJAK DAN BIAYA TAMBAHAN ----------------------------
Setiap dan semua pembayaran-pembayaran yang harus dilakukan °'eh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan ^rjanjian ini, baik atas pembayaran atau pelunasan piutang, faktor "unga piutang, provisi, maupun biaya-biaya dan ongkos lainnya, tarus dibayar penuh tanpa adanya potongan-potongan dalam bentuk aPapun termasuk pajak-pajak yang secara peraturan dan perundangan harus dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
a. apabila oleh peraturan yang berlaku, PIHAK PERTAMA diharuskan melakukan pemotongan-pemotongan atas jumlah-jumlah yang harus dibayar kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini, maka jumlah yang harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA itu harus ditambah dengan jumlah tambahan yang sedemikian rupa besarnya sehingga setelah dilakukannya pemotongan tersebut, PIHAK KEDUA tetap menerima (bebas dari tanggung jawab berkenaan dengan adanya pemotongan-pemotongan tersebut) suatu jumlah bersih yang sama dengan jumlah yang sedianya harus diterima seandainya pemotongan-. pemotongan tersebut tidak ada.
b. Apabila PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran berdasarkan Perjanjian ini untuk mana berdasarkan hukum yang berlaku ia harus melakukan pemotongan, maka PIHAK PERTAMA harus membayar penuh pemotongan tersebut kepada instansi yang berwenang dalam waktu yang ditentukan untuk melakukan pembayaran tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dan wajib mengirimkan kepada BANK dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran tersebut bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.----------------------------------------
c. PIHAK PERTAMA diwajibkan membayar seluruh pajak-pajak yang wajib dibayarnya berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.--------------------------------------------
--------------------------------------------- Pasal 10 ----------------------------------------------
---------------------------------------- PERNYATAAN -----------------------------------------
PIHAK PERTAMA menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa pernyataan-pernyataan tersebut di bawah ini adalah benar, tidak di-rekayasa atau dibuat-buat sehingga isinya tidak menyesatkan:------------
a. Perseroan Terbatas --------------------------------------------------------------------
PIHAK PERTAMA adalah suatu perseroan terbatas ya"? didirikan secara sah menurut ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku serta tidak dalam keadaan dibubarkan atau membubarkan diri atau PIHAK PERTAMA berada dalam keadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 117 Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas:----------------
(1) Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas:--------------------------
a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan kuat perseroan melanggar kepentingan umum;
b. permohonan 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;-
c. permohonan kreditor berdasarkan alasan:------------------------------------
1) perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
2) harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya setelah pernyataan pailit dicabut; atau
d. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam Akta Pendirian perseroan.--------------------------------------------------
(2) Dalam penetapan pengadilan ditetapkan pula penunjukan likuidator-----------
b. Badan Hukum-------------------------------------------------------------------------
PIHAK PERTAMA tidak akan merubah status badan hukum perseroan.------------
c. Anggaran Dasar------------------------------------------------------------------------
Pada tanggal Perjanjian ini, anggaran dasar PIHAK PERTAMA dan perubahannya telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ------------------------------------------------------------------------------
Sampai dengan tanggal pernyataan ini diberikan tidak ada perubahan lain atas anggaran dasar PIHAK PERTAMA;---------------------------------------------------------------------------
d. Kepengurusan -------------------------------------------------------------------------
Pada tanggal Perjanjian ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris PIHAK PERTAMA adalah sebagaimana telah diberi-tahukan kepada PIHAK KEDUA, sampai dengan tanggal pernyataan ini diberikan tidak ada perubahan lain atas pengurus PIHAK PERTAMA;-----------------------------------
e. Pemegang Saham ---------------------------------------------------------------------
Pada tanggal Perjanjian ini, susunan pemegang saham PIHAK PERTAMA adalah nama-nama sebagaimana dicantumkan dalam dokumen-dokumen yang telah diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;-------------------------------------------------------------------------------
f. Wewenang ----------------------------------------------------------------------------
PIHAK PERTAMA mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku untuk menandatangani Perjanjian Kredit, memberikan fasilitas Kredit Usaha (KUK) dan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari Perjanjian ini dan dokumen atau perjanjian lain sehubungan dengannya;
g. Persetujuan ----------------------------------------------------------------------------
PIHAK PERTAMA telah melakukan semua tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan perundangan yang berlaku serta ketentuan anggaran dasarnya untuk membuat, menandatangani Perjanjian ini dan dokumen atau perjanjian lain sehubungan dengannya;------------------------------------------------
Semua persetujuan, pemberitahuan atau pendaftaran ke instansi pemerintah yang berwenar.g atau pihak-pihak lainnya yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA untuk membuat-menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dan dokumet1 atau perjanjian lain sehubungan dengannya, dan seluruh dokumen yang harus dibuat berdasarkan Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA telah diperoleh atau dilakukan sehingga tidak mengakibatkan Perjanjian ini dan dokumen tersebut menjadi cacat atau dapat dibatalkan atau tidak berlaku;
Penandatanganan Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini tidak bertentangan dengan peraturan atau anggaran dasar PIHAK PERTAMA, dan tidak akan menyebabkan terjadinya cidera janji terhadap perjanjian lain dimana PIHAK PERTAMA merupakan pihak atau hartanya terikat dalam perjanjian lain tersebut;
h. Perjanjian Mengikat -------------------------------------------------------------------
Perjanjian ini dan dokumen atau perjanjian lain sehubungan dengannya apabila ditandatangani oleh wakil PIHAK PERTAMA yang berwenang merupakan kewajiban hukum yang sah dan mengikat PIHAK PERTAMA;---------------------------------------------------------------------------
i. Prioritas PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mendapat pelunasan terlebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya berkenaan dengan suatu kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA yang telah ada maupun akan ada di kemudian hari yang timbul berdasarkan Perjanjian ini;-----------------------------
j. Perkara --------------------------------------------------------------------------------
Tidak ada gugatan, aau perkara baik perdata maupun pidana di depan badan peradilan atau arbitrase yang sekarang sedang berlangsung yang melibatkan PIHAK PERTAMA;----------------
k. Cidera Janji ----------------------------------------------------------------------------
PIHAK PERTAMA tidak dalam atau sedang melakukan cidera janji pada perjanjian-perjanjian lain di luar Dokumen Transaksi, di mana mereka menjadi pihak atau di dalam perjanjian-perjanjian lain tersebut;
l. Informasi -------------------------------------------------------------------------------
Setiap laporan keuangan PIHAK PERTAMA yang dibuat dan diserahkan kepada PIHAK KEDUA, adalah lengkap dan benar dan memberikan gambaran yang wajar tentang keadaan keuangan PIHAK PERTAMA pada tanggal tersebut, dan dibuat berdasarkan prinsip-prinsip akutansi yang berlaku umum dj Indonesia yang diterapkan secara konsisten;-----------------------------------------------------------
m. Pihak yang Berwenang ----------------------------------------------------------------
Orang-orang yang menandatangani perjanjian ini dan dokumen transaksi benar-benar berhak menandatangani perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen tersebut; -------------------------------
n. PIHAK PERTAMA tidak mempunyai tunggakan pajak kecuali kewajiban-kewajiban pajak yang ditangguhkan pembayaran sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku ----------------------
o. Izin-izin -------------------------------------------------------------------------------
PIHAK PERTAMA mempunyai dan selalu menjaga keberlakuan, semua izin-izin yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usahanya -----------------------------------------------------
PIHAK PERTAMA akan selalu mentaati dan tidak melanggar ketentuan dan persyaratan dari setiap izin-izin tersebut; -------------------------------------------------------------------------------
p. Laporan Keuangan --------------------------------------------------------------------
Semua laporan keuangan yang diberikan dan/atau akan diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA menggambarkan secara benar, tidak menyesatkan atau dibuat kondisi keuangan PIHAK PERTAMA;
q. Kewajiban Keuangan -----------------------------------------------------------------
Pada tanggal Perjanjian ini PIHAK PERTAMA tidak mempunyai kewajiban perpajakan yang tidak dinyatakan dalam laporan keuangan yang telah diserahkan kepada PIHAK KEDUA.-----------
Sejak tanggal tersebut tidak ada perubahan-perubahan besar terhadap keadaan keuangan PIHAK PERTAMA selain dari apa yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut. --------------------
Semua informasi, baik keuangan atau lainnya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA berkenaan dengan fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) ini adalah benar dan berisikan fakta-fakta yang diperlukan atau yang dianggap perlu yang harus dinyatakan dalam laporan keuangan tersebut;------------
r. Pengulangan ---------------------------------------------------------------------------
Setiap pernyataan di atas selalu benar pada setiap tanggal peng-gunaan fasilitas secara kolektif (batch), seandainya semua pernyataan tersebut dibuat pada tanggal tersebut;-----------------
s. Status Piutang-------------------------------------------------------------------------
PIHAK PERTAMA hanya akan mengalihkan piutang yang dalam keadaan lancar dan baik kepada PIHAK KEDUA dan piutang tersebut tidak dalam keadaan dijaminkan atau dalam sengketa dengan pihak manapun.
Seluruh piutang adalah diperoleh dan dimiliki secara sah oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------- Pasal 11 -----------------------------------------------
--------- KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG HARUS DILAKUKAN ----------------
------------------------------ OLEH PIHAK PERTAMA --------------------------------------
PIHAK PERTAMA selama dalam jangka waktu fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) ini atau selama jumlah yang terhutang beraasarkan fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) atau masih terdapat Piutang yang masih terhutang oleh Nasabah atau selama masih ada jumlah-jumlah lain yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA akan selalu memenuhi seluruh kewajiban-kewajibarmya sebagai berikut:----
a. Usaha ----------------------------------------------------------------------------------
PIHAK PERT AM A berkewajiban melakukan kegiatan usaha berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku dengan cara seefektif dan seefisien mungkin dan dengan praktek usaha yang etis dan benar.
PIHAK PERTAMA akan tetap menjaga eksistensi dan kelangsungan usahanya dan tidak akan melakukan perubahan kepemilikan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA.
b. Laporan Keuangan --------------------------------------------------------------------
PIHAK PERTAMA berkewajiban menyerahkan kepada BANK:--------------------
(i) dalam 60 (enampuluh) hari kalender setelah akhir setiap semester dari tahun buku yang sedang berjalan atau telah berakhir, salinan neraca dan perhitungan rugi laba PIHAK PERTAMA yang tidak diaudit (in-house figures), yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia yang diterapkan secara konsisten;
(ii) dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung setelah ditutupnya tahun fiskal, neraca dan perhitungan rugi laba yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar yang disetujui oleh PIHAK KEDUA;--------------------------------------------------------------------------
(iii) dengan segera, atau yang sewaktu-waktu diminta oleh PIHAK KEDUA atas semua kejadian-kejadian penting yang menyangkut kondisi keuangan PIHAK PERTAMA yang diduga dapat mempengaruhi kegiatan atau operasi perusahaan; ------------------------------------------------
(iv) daftar Outsanding pinjaman (kewajiban Nasabah) setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya. dan Laporan Keuangan tiga bulanan paling lambat 65 (enam puluh lima) hari setelah periode berakhir.---------------------------------------------------------------------------
c. Laporan Piutang -----------------------------------------------------------------------
PIHAK PERTAMA berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK KEDUA 30 (tiga puluh) hari kalender setelah akhir setiap bulan dari tahun buku yang sedang berjalan suatu laporan bulanan mengenai Piutang dan piutang usaha PIHAK PERTAMA sebagai lembaga pembiayaan beserta jadwal jatuh tempo Piutang dan piutang usaha PIHAK PERTAMA (aging schedule)-------------------------------------------------
d. Pemeriksaan ---------------------------------------------------------------------------
PIHAK PERTAMA wajib mengizinkan PIHAK KEDUA untuk memeriksa seluruh fasilitas-fasilitas kegiatan-kegiatan, pembukuan dan catatan-catatan PIHAK PERTAMA dan mewajibkan wakil-wakilnya, karyawannya, akuntan dan konsultan hukum/pengacaranya memberikan bantuan mereka sepenuhnya berkenaan dengan pemeriksaan tersebut, dalam hal ini termasuk untuk memeriksa seluruh dokumen yang berkaitan dengan pinjaman Kredit Usaha Kecil (KUK) yang disalurkan kepada Nasabah serta melakukan konfirmasi langsung dengan Nasabah yang bersangkutan --------------------------------------------------
Semua biaya-biaya yang timbul bertalian dengan hal tersebut di atas menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA.
e. Persetujuan lebih lanjut dari Pemerintah ----------------------------------------------
PIHAK PERTAMA wajib memperoleh atau mendapatkan izin-izin atau memberikan laporan-laporan tertentu sehubungan dengan atau yang diperlukan berkenaan dengan fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK)
f. Mematuhi Peraturan dan Iain-lain ----------------------------------------------------
PIHAK PERTAMA berkewajiban mematuhi semua ketentuan ketentuan hukum yang berlaku, menjaga agar semua hartanya yang berguna untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya selalu dalam keadaan baik dan mempertahankan wadah badan hukumnya dan melaksanakan usahanya dengan baik dan secara efisien.
g. Pajak-pajak ----------------------------------------------------------------------------
PIHAK PERTAMA wajib membayar seluruh pajak-pajak ditimbulkan sehubungan dengan Perjanjian ini tepat waktunya dan sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
h. Jaminan lebih lanjut -------------------------------------------------------------------
PIHAK PERTAMA dengan segera dari waktu ke waktu atas permintaan PIHAK KEDUA akan melakukan semua tindakan-tindakan, menanda-tangani dokumen dan memberikan informasi-informasi yang diminta oleh PIHAK KEDUA guna betul-betul mengefektifkan Perjanjian ini dan untuk melindungi semua hak-hak PIHAK KEDUA yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini. ---------------------------------
i. Asuransi -------------------------------------------------------------------------------
PIHAK PERTAMA wajib mengasuransikan kepada suatu perusahaan asuransi semua barang-barang yang dibeli oleh Nasabah dengan menggunakan atau dibiayai atau turut di-biayai dengan fasilitas Kredit Usaha (KUK) berdasarkan Perjanjian ini.-------------------------------------------------------------
j. Pelepasan Jaminan oleh PIHAK PERTAMA -----------------------------------------
Setiap pelepasan jaminan atas pinjaman Kredit Usaha Kecil (KUK) oleh PIHAK PERTAMA selaku wakil PIHAK KEDUA wajib diikuti dengan pelunasan seluruhnya oleh Nasabah yang bersangkutan atas jumlah pinjaman Kredit Usaha Kecil (KUK) yang terhutang pada saat dilakukannya pelepasan jaminan tersebut.
------------------------------------------- Pasal 12 ------------------------------------------------
----------------------- PEMBATASAN DAN PENGAWASAN ----------------------------
12.1.Selama jangka waktu fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK)-Piutang dan jumlah-jumlah lain berdasarkan Perjanjian i'11 masih terhutang, PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sesudahnya kepada PIHAK KEDUA dalam hal sebagaimana diuraikan di bawah ini: -----------------------------------------------------------------------------
a. Merger, Akuisisi, Penjualan Aset: ------------------------------------------------
(i) melakukan penggabungan (merger), akuisisi, konsolidasi dengan atau membeli semua atau sebagian harta atau modal saham perusahaan lain;------------------------------------
(ii) menjual, menyewakan, mengalihkan semua atau bagian terbesar dari hartanya, kecuali untuk kegiatan bisnis yang biasa;------------------------------------------------------------
(iii) membubarkan diri -----------------------------------------------------------
b. Pembebanan Aset: ---------------------------------------------------------------
Memberikan hak tanggungan, memberikan kuasa untuk memasang hak tanggungan, kuasa untuk menjual, pengalihan hak milik secara fiducia, pengalihan hak atas piutang sebagaimana jaminan, pengalihan hak atas klaim asuransi sebagai jaminan atau hak-hak jaminan lain dalam bentuk apapun, atas aset PIHAK PERTAMA yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari kecuali yang ditentukan dalam Perjanjian ini dan dokumen transaksi.--------------------------------------------
c. Penjualan/Pengalihan Saham -----------------------------------------------------
Menjual, mengalihkan, menjaminkan atau membeban-kan saham-saham dari pemegang saham kepada pihak manapun.--------------------------------------------------------------------------
d. Penanggungan Hutang -----------------------------------------------------------
Menanggung hutang untuk kepentingan pihak lain.------------------------------
e. Deviden --------------------------------------------------------------------------
Membayar deviden atau interim deviden dalam bentuk apapun kepada pemegang saham PIHAK PERTAMA dan membayar/melunasi hutang kepada pemegang saham PIHAK PERTAMA.
f. Memberi Pinjaman ---------------------------------------------------------------
Memberi pinjaman kepada pihak lain atau kepada pemegang saham dan pengurus.
g. Perubahan Anggaran Dasar ------------------------------------------------------
Mengubah: -----------------------------------------------------------------------
(i) struktur permodalan terkecuali melalui penyetoran saham baru oleh pemegang saham;
(ii) anggaran dasar dan komposisi pemegang saham dan persentase kepemilikan saham masing-masing, kecuali dalam rangka kegiatan bisnis dan operasi usaha sehari-hari;--------
h. Pengurusan -----------------------------------------------------------------------
Mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;---------------------
i. Memperoleh Hutang Lain dan Melakukan Pembayaran Hutang Sebelum Waktunya;
(i) memperoleh atau mendapatkan pinjaman baik dari Bank atau melalui leasing atau berhutang lain;
(ii) membayar hutang sebelum waktunya, kecuali hutang yang timbul karena kegiatan bisnis yang biasa dan perjanjian ini.------------------------------------------------------------
j. Memberikan Kredit dan Melakukan Investasi -----------------------------------
(i) memberikan kredit kepada pihak manapun termasuk kepada kelompok usahanya atau kepada pemegang saham kecuali dalam rangka kegiatan bisnis dan operasi usaha sehari-hari;
(ii) melakukan investasi dalam perusahaan manapu" termasuk perusahaan anak dan afiliasi;
(iii) melakukan Capital Expenditure diatas Rp. 200.000.000,-(duaratus juta rupiah);
k. Membuat Pengikatan -------------------------------------------------------------
Membuat atau melakukan pengikatan yang akan berdampak atau berakibat terhadap terganggunya atau terhambatnya kewajiban PIHAK PERTAMA atau menyebabkan terganggunya kewajiban PIHAK PERTAMA terhadap PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini.-------------
12.2.Khusus untuk perubahan komposisi pemegang saham dan pengurus PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.1.g(ii) dan 12.1.h Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berhak untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengantisipasi pengaruh yang timbul akibat perubahan komposisi pemegang saham dan pengurus PIHAK PERTAMA (jika ada), termasuk tapi tidak terbatas pada perubahan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 Perjanjian ini (covenants), persyaratan penarikan fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK), maupun pelunasan Piutang atau pelaksanaan ketentuan pasal 4.b.6 dan 4.b.7 Perjanjian ini jika diperlukan.-----------------------------------------
12.3.PIHAK PERTAMA tidak akan menjual atau mengalihkan Piutang kepada PIHAK KEDUA kecuali merupakan pinjaman Kredit Usaha Kecil (KUK) yang lancar dan baik.--------------
Dalam hal diketahui oleh PIHAK KEDUA bahwa Piutang tersebut adalah tidak baik maka PIHAK PERTAMA wajib menukarkannya dengan Piutang yang baik atau PIHAK KEDUA berhak mengalihkannya kepada pihak ketiga.-------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ Pasal 13 --------------------------------------------
---------------------------------- PERISTIWA CIDERA JANJI -------------------------------
a. Peristiwa Cidera Janji -----------------------------------------------------------------
Masing-masing peristiwa atau kejadian tersebut di bawah ini akan merupakan suatu peristiwa cidera janji dalam Perjanjian ini:--------------------------------------------------------------------------
i. Tidak Membayar.-----------------------------------------------------------------
PIHAK PERTAMA lalai atau tidak membayarkan jumlah Piutang yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar kepada PIHAK KEDUA berdasarkan jadwal yang senantiasa dipelihara oleh PIHAK KEDUA, Faktor Bunga Piutang atau jumlah-jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian ini atau dokumen-dokumen lain yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini.---------------------------
ii. Pernyataan Tidak Benar.----------------------------------------------------------
Pernyataan yang dibuat oleh pejabat PIHAK PERTAMA yang berwenang dalam perjanjian ini dan dokumen transaksi terbukti tidak betul atau menyesatkan.----------------------
iii. Tidak Melaksanakan Kewajiban.-------------------------------------------------
PIHAK PERTAMA tidak mematuhi salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini atau PIHAK PERTAMA lalai melaksanakan atau mematuhi syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban lain dalam perjanjian ini atau dokumen transaksi. ---------------------------------------------------------------
iv. Melanggar Pembatasan.-----------------------------------------------------------
PIHAK PERTAMA melanggar atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini atau PIHAK PERTAMA lalai melaksanakan atau mematuhi syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban lain dalam Perjanjian ini atau dokumen transaksi.--------------------------------------------
v. Eksekusi Barang Jaminan.--------------------------------------------------------
Ada kreditur lain yang mengambil langkah-langkah untuk mengekse-kusi barang jaminan atas pinjaman Kredit Usaha Kecil (KUK), karena PIHAK PERTAMA tidak membayar hutangnya kepada pihak yang bersangkutan.---------------------------------------------------------------------
vi. Cidera Janji Atas Perjanjian Lainnya.--------------------------------------------
PIHAK PERTAMA melakukan cidera janji atas suatu perjanjian hutang kepada kreditur lain, sehingga hutang tersebut oleh kreditur yang bersangkutan dinyatakan jatuh tempo dan harus sekaligus . dibayar oleh PIHAK PERTAMA.-------------------------------------------------------------
vii. Putusan Pengadilan.--------------------------------------------------------------
Adanya putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dimana PIHAK PERTAMA diwajibkan untuk membayar uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau lebih dan putusan mana tidak dilaksanakan dalam waktu 30 (tigapuluh) hari atau gugatan perkara (baik pidana maupun perdata) diajukan terhadap PIHAK PERTAMA yang menurut PIHAK KEDUA dapat membahaya-kan kemampuan PIHAK PERTAMA untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini.
viii. Penundaan Pembayaran/Pailit ----------------------------------------------------
PIHAK PERTAMA:-------------------------------------------------------------
(1) tidak bisa membayar hutang yang telah jatuh tempo;-----------------------
(2) melakukan likuidasi;---------------------------------------------------------
(3) dinyatakan pailit atau diberikan penundaan pembayaran hutang (surseance van betaling) atau ada pihak lain yang mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar PIHAK PERTAMA dinya-takan pailit.-------------------------------------------------------------------------
ix. Penyitaan.-------------------------------------------------------------------------
Seluruh atau sebagian kekayaan PIHAK PERTAMA disita oleh Pemerintah atau pihak lain.
b. Akibat Terjadinya Peristiwa Cidera Janji ---------------------------------------------
Apabila terjadi salah satu Peristiwa Cidera Janji, maka:-------------------------------
(a) PIHAK KEDUA berhak dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK PERTAMA menyatakan (i) bahwa seluruh fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) atau Piutang yang dialihkan secara Anjak Piutang, dan faktor bunga piutang yang terhutang dan semua jumlah uang yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian ini menjadi jatuh tempo dan harus dibayar seketika, atau pemberitahuan lebih lanjut dan tanpa diperlukan adanya putusan dari pengadilan, dan (ii) bahwa komitmen dibatalkan terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut;----------------------------------------------------------
(b) PIHAK KEDUA berhak melakukan segala upaya hukum untuk melaksanakan hak PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini dan Dokumen Transaksi dan mengambil pelunasan atas fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) atau Piutang yang dialihkan secara anjak piutang, beserta Faktor Bunga Piutang yang dikenakan atasnya dan biaya-biaya yang harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan Dokumen Transaksi dari eksekusi perjanjian jaminan.------------------------------------------------------
Berkenaan dengan pemutusan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.----------
------------------------------------------ Pasal 14 -------------------------------------------------
---------------------------------------- LAIN-LAIN ---------------------------------------------
a. Perjanjian Menyeluruh. ----------------------------------------------------------------
Perjanjian ini mengesampingkan semua persetujuan-persetujuan yang sudah ada terlebih dahulu mengenai transaksi yang diatur dalam Perjanjian ini.--------------------------------------------
b. Perubahan-perubahan.-----------------------------------------------------------------
Ketentuan dalam Perjanjian ini tidak boleh diubah kecuali dengan suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA -------------------------------------
c. Force Majeure. ------------------------------------------------------------------------
Setiap saat, apabila menurut pendapat yang wajar dari PIHAK PERTAMA setelah tanggal Perjanjian ini terjadi perubahan dalam bidang moneter, keuangan, ekonomi atau politik nasional yang mempengaruhi kegiatan bisnis pada umumnya, dimana berdasarkan pertimbangan bisnis tidak mungkin lagi fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) ini diteruskan baik untuk seterusnya maupun sementara, maka PIHAK KEDUA akan memberita-hukan PIHAK PERTAMA dan --------------------------------------------------------------
i. selama keadaan tersebut berlangsung, PIHAK PERTAMA tidak boleh melakukan penarikan fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK).------------------------------------------------------
ii. jika dalam 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan tersebut keadaan tersebut belum berakhir atau PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak mencapai persetujuan mengenai perubahan atas'Perjanjian ini agar fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) dapat dilanjutkan, maka fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) ini menjadi berakhir dan semua Piutang berikut Faktor Bunga Piutang segera wajib untuk dibeli kembali oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari kerja sejak tanggal sebagaimana dimaksud dalam ayat ini oleh PIHAK PERTAMA.----------------------------------------
d. Tidak Ada Pelepasan Hak.------------------------------------------------------------
Kelalaian atau keterlambatan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian ini atau dokumen-dokumen lain yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh ditafsirkan bahwa PIHAK KEDUA telah melepaskan hak-hak tersebut.----------------------------------------------------
e. Pengganti.------------------------------------------------------------------------------
Perjanjian ini mengikat untuk keuntungan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta para pengganti hak mereka masing-masing, dengan ketentuan bahwa PIHAK PERTAMA tidak boleh memindahkan hak-hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA.
PIHAK KEDUA berhak memindahkan hak-haknya Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lainnya tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA, untuk itu PIHAK KEDUA diberi hak memberikan suatu informasi berkenaan dengan PIHAK PERTAMA kepada pihak yang akan menerima pemindahan tersebut.
f. Kompensasi.---------------------------------------------------------------------------
PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan kompensasi atas dana yang disimpan dalam rekening PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA untuk diperhitungkan dengan jumlah hutang PIHAK PERTAMA yang sudah jatuh tempo dan tidak dibayar.-----
g. Bukti Cidera Janji.---------------------------------------------------------------------
Dalam hal PIHAK PERTAMA diharuskan melakukan kewajiban-nya dalam Perjanjian ini dalam waktu yang tertentu, PIHAK PERTAMA dianggap telah melakukan cidera janji apabila tidak melakukan kewajiban-kewajibannya dalam waktu yang telah ditentukan dan untuk itu tidak diperlukan bukti apapun.
h. Pemberitahuan ------------------------------------------------------------------------
Pemberitahuan kepada salah satu pihak dalam Perjanjian ini harus tertulis dan disampaikan secara:
(i) diantar langsung;------------------------------------------------------------------
(ii) dengan pos tercatat dan (iii) melalui telex/telefax (disusul dengan konfirmasi melalui surat) sebagaimana dipilih oleh pihak-pihak yang akan memberikan pemberitahuan tersebut. -------
Pemberitahuan itu dianggap diterima pada (i) tanggal penerinw-an jika dikirim langsung, (ii) tanggal hari ketiga setelah dikiri'11 melalui telex/ telefax, yang mana yang lebih dulu.-------------------
i. Mengungkapkan Informasi.-----------------------------------------------------------
PIHAK PERTAMA dengan ini memberi izin kepada PIHAK KEDUA untuk memberikan informasi berkenaan dengan transaksi tersebut dalam Perjanjian ini, yang dari waktu ke waktu diminta oleh pemerintah atau instansi yang berwenang.-----------------------------------------------------------------------
j. Judul Perjanjian.-----------------------------------------------------------------------
Judul pada setiap pasal Perjanjian ini dipakai hanya untuk memudahkan pembaca Perjanjian ini, karenanya judul tersebut tidak memberikan penafsiran apapun atas isi Perjanjian ini.------------------
k. Domisili.-------------------------------------------------------------------------------
Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya yang timbul serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, dengan tidak mengurangi hak dan wewenang PIHAK KEDUA untuk mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap PIHAK PERTAMA dimuka Pengadilan lain di wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR dan pasal 142 RBg.--------------------------------------------------------------------
l. Efektifitas atau Keberlakuan.----------------------------------------------------------
Perjanjian ini akan mengikat dan berlaku secara sah menurut hukum diantara para pihak apabila PIHAK PERTAMA telah menyerahkan dokumen-dokumen dan PIHAK KEDUA telah memeriksanya secara seksama dengan memberikan pernyataan kepada PIHAK PERTAMA bahwa dokumen-dokumen yang diserahkan tersebut telah memuaskan para pihak -------------------------------------------------
m. Hukum yang Mengatur----------------------------------------------------------------
Perjanjian ini dan pelaksanaannya akan berlaku hukum negara Republik Indonesia -
Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris -------------------------------------
-------------------------- DEMIKIANLAH AKTA INI --------------------------------------
Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di CIREBON. pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan I GUSTI SIMON, Sarjana Hukum, dan Tuan HUSNIO, keduanya pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di CIREBON, sebagai saksi-saksi.--------------------------------------
Segera setelah akta saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.---------------------------------------------
Dilangsungkan dengan
